STANDARDISASI

Fungsi Standardisasi Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik (BBSPJIKB) atau selanjutnya disebut Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) sesuai dengan Permenperin No 1 Tahun 2022 adalah melaksanakan analisis, penerapan, dan pengawasan standardisasi industri kerajinan dan batik. Standar Nasional Indonesia (SNI) diartikan sebagai dokumen yang berisikan ketentuan teknis, pedoman dan karakteristik kegiatan dan produk, yang disusun dan disepakati oleh pihak pemangku kepentingan dan ditetapkan oleh BSN sebagai acuan yang berlaku secara nasional untuk membentuk keteraturan yang optimum dalam konteks keperluan tertentu. SNI sebagai satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia, dirumuskan oleh Komite Teknis  dan ditetapkan oleh BSN.  Agar SNI memperoleh keberterimaan yang luas antara para stakeholder, maka SNI dirumuskan dengan memenuhi WTO Code of good practice, yaitu:

· Openness (keterbukaan)

· Transparency (transparansi)

· Consensus and impartiality (konsensus dan tidak memihak)

· Effectiveness and relevance (efektif dan relevan)

· Coherence (koheren)

· Development dimension (berdimensi pembangunan)

Penerapan SNI (UU No. 20 tahun 2014 pasal 20) :

1. Penerapan SNI dilakukan dengan cara menerapkan persyaratan SNI terhadap Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal.

2. Penerapan SNI dilaksanakan secara sukarela atau diberlakukan secara wajib.

3. Penerapan SNI dibuktikan melalui pemilikan sertifikat dan/atau pembubuhan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian

Penerapan SNI pada dasarnya bersifat sukarela namun dalam hal berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan, atau pelestarian fungsi lingkungan hidup, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian berwenang menetapkan pemberlakuan SNI secara wajib dengan Peraturan Menteri atau Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah Non kementerian.

Pemberlakuan SNI wajib perlu didukung peran pemerintah dalam hal pengawasan pasar.

ALUR PERUMUSAN SNI

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014, tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Perumusan SNI merupakan subsistem dari Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Perumusan standar pada dasarnya merupakan akumulasi pengetahuan, teknologi dan pengalaman dari para pemangku kepentingan (stakeholder) yang terlibat dalam  proses pencapaian kesepakatan atau konsensus. Perumusan standar didasarkan pada Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) sehingga Perumusan SNI dilakukan dengan memperhatikan waktu penyelesaian yang efektif dan efisien.

Program Nasional Perumusan Standar yang selanjutnya disingkat PNPS berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2014, Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian adalah usulan rancangan SNI dari Pemangku Kepentingan yang akan dirumuskan secara terencana, terpadu, dan sistematis. Selain itu, dalam UU tersebut, dalam perencanaannya perlu memperhatikan rencana pembangunan dan kebijakan nasional. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian Nasional, PNPS merupakan skala prioritas program perumusan SNI sehingga PNPS didasarkan pada usulan Pemangku Kepentingan.

Pengembangan suatu standar melalui 2 (dua) pendekatan berbeda:

· Berbasis konsensus, kesepakatan terhadap suatu rancangan standar di kalangan para pemangku kepentingan(stakeholders)

· Berbasis scientific evidence, kesepakatan terhadap suatu rancangan standar yang berlandaskan pada pembuktian secara ilmiah

Agar semua norma pengembangan standar dapat diterapkan secara baik, maka BSN melakukan:

· Penguatan fungsi Komite Kebijakan Pengembangan Standar (KKPS)

Komite Kebijakan Pengembangan Standar (KKPS) merupkan Komite yang merumuskan rekomendasi kebijakan di bidang pengembangan standar yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi Nasional.

· Penguatan posisi Masyarakat Standardisasi Indonesia (MASTAN)

MASTAN merupakan organisasi non- pemerintah yang diperlukan untuk memberikan wadah dan saluran yang seluas mungkin bagi stakeholder untuk berpartisipasi dalam berbagai proses standardisasi .Dalam proses pengembangan SNI, khususnya dalam pelaksanaan tahap jajak pendapat dan tahap persetujuan RSNI. agar partisipasi dan pelaksanaan konsensus pihak berkentingan dapat semakin luas.

· Restrukturisasi Komite Teknis SNI agar masing-masing memiliki lingkup yang jelas, terstruktur serta sumberdaya yang kompeten dan memadai .

Perubahan Pedoman Pengembangan Standar yang berkaitan dengan prosedur pembentukan Komite Teknis SNI, proses pengembangan SNI dan ketentuan penyusunan SNI.

Untuk menerapkan norma tersebut, pengembangan SNI dilaksanakan melalui tahapan perumusan sebagai berikut:

Tahap 1 Perencanaan Program Nasional Perumusan(PNPS) SNI

Tahap 2 Penyusunan konsep Rancangan SNI (RSNI1)

Tahap 3 Pelaksanaan perumusan melalui Rapat Teknis dan Rapat Konsensus (RSNI2) Tahap 3 Jajak Pendapat RSNI3

Tahap 4 Pembahasan Hasil Jajak Pendapat (opsional)

Tahap 5 Penetapan dan Publikasi SNI

Proses perumusan SNI sebagaimana Gambar berikut dilaksanakan setelah usulan PNPS disetujui.

Sumber : https://bsn.go.id/main/berita/detail/11857/perumusan-sni

Monitoring perumusan SNI dapat dilihat melalui tautan: http://sispk.bsn.go.id/RSNI/MonitoringRsni

PERAN BBKB DALAM PERUMUSAN SNI

Dalam perumusan SNI, diawali dengan penyusunan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS). BBKB bekerjasama dengan Direktorat terkait selaku ketua komite teknis beserta Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri (P4SI) selaku sekretariat komite teknis, menyusun dan memprogramkan PNPS di bawah Kementerian Perindustrian. PNPS ini kemudian diajuka ke Badan Standardisasi Nasional.

BBKB sebagai salah satu stake holder dalam perumusan SNI memegang peranan yang penting yaitu melakukan kajian kebutuhan standar untuk batik, kerajinan, alat olahraga dan perhiasan. Karena personil di BBKB saat ini termasuk dalam komite teknis 59-03 batik dan produk batik juga menjadi komite teknis 97-01 Rumah tangga, Hiburan dan  Olahraga dan komite teknis 39-01 perhiasan.

Selain itu BBKB mempunyai lembaga penilaian keseusaian yaitu Laboratorium Uji, Laboratorium Kalibrasi dan Lembaga Sertifikasi).

DAFTAR SNI

A. DAFTAR SNI PRODUK BATIK DAN PRODUK BATIK

B. DAFTAR SNI BAHAN-BAHAN UNTUK BATIK

C. DAFTAR SNI ALAT OLAH RAGA

D. DAFTAR SNI PERHIASAN

E. DAFTAR SNI PERALATAN HIBURAN

 ©Standardisasi,2022