LEMBAGA SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU

BBSPJI KERAJINAN DAN BATIK (LSIH BBSPJIKB)

Menurut UU No.3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Industri Hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat.

Standard Industri Hijau yang selanjutnya disingkat SIH adalah Standard untuk mewujudkan industri hijau yang ditetapkan oleh Menteri. Standard industri hjau mencakup efisiensi bahan baku, bahan penolong, energi, air, proses produksi, produk, minimalisasi limbah, emisi GRK dan manajemen perusahaan. 

Lembaga Sertifikasi Industri Hijau yang disingkat LSIH adalah Lembaga yang berwenang dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan sertifikasi industri hijau. Lembaga Sertifikasi Industri Hijau Balai Besar Standardisasai dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik (LSIH BBSPJIKB) adalah salah satu lembaga sertifikasi yang telah ditunjuk Kementerian Perindustrian Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Perindustrian No. 14 Tahun 2020 tentang Lembaga Sertifikasi Industri Hijau yang terakhir kali direvisi melalui Keputusan Menteri Perindustrian No. 51 Tahun 2026 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Perindustrian No.3398 Tahun 2023 Tentang Penunjukkan Lembaga Sertifikasi Industri Hijau. Dalam menyelenggarakan kegiatan Sertifikasi Industri Hijau dan menerbitkan Sertifikat Industri Hijau, LSIH BBSPJIKB mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian No. 39 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Sertifikasi Industri Hijau. 

Prosedur Sertifikasi :

Perusahaan yang akan mengajukan permohonan sertifikasi industri hijau harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Permohonan Sertifikasi

1.1.  Formulir Permohonan (klik di sini untuk mengunduh) 

1.2.  Lampiran Permohonan :

· Surat permohonan untuk sertifikasi industri hijau

· Salinan Ijin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri

· Salinan  Nomor Pokok Wajib Perusahaan (NPWP)

· Salinan izin dokumen lingkungan hidup atau surat pernyataan pengelolaan lingkungan

· Fotocopy Akte Notaris Pendirian Perusahaan

· Daftar isian profil perusahaan

· Deskripsi dan diagram alir proses produksi

· Neraca Massa

· Neraca Energi

· Neraca Air

· Dokumen sarana pengelolaan limbah dan hasil pengujiannya; dan

· Salinan dokumen standar operasional prosedur

· Salinan kebijakan dan struktur organisasi;

· Salinan perencanaan strategis, pelaksanaan, dan pemantauannya;

· Salinan laporan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan.

1.3. Apabila telah memenuhi persyaratan, maka kepada Pemohon sertifikasi diberikan tanda terima dokumen permohonan sertifikasi industri hijau dengan lampiran sebagai berikut:
1)   Formulir Perjanjian Permohonan Sertifikasi.
2)   Struktur Biaya Sertifikasi sesuai peraturan dan standar yang diacu.

2. Pelaksanaan Audit Sertifikasi Industri Hijau

2.1  Audit kecukupan

Audit Kecukupan dilakukan oleh Tim Auditor yang ditugaskan LSIH-BBKB terhadap dokumen perusahaan disesuaikan dengan persyaratan sertifikasi industri hijau.

2.2.  Audit kesesuaian

Audit kesesuaian dilakukan dilokasi oleh tim auditor yang ditugaskan oleh LSIH BBKB untuk melakukan peninjauan kesesuaian implementasi industri hijau dilapangan terhadap pemenuhan SIH.

2.3  Evaluasi

LSIH melakukan evaluasi terhadap laporan hasil audit

2.4.  Penerbitan sertifikat industri hijau

Sertifikat akan diterbitkan LSIH kepada perushaan yang memenuhi standar SIH dengan masa berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak tanggal diterbitkan.

2.5  Audit survailen

Perusahaan industri yang telah memperoleh sertifikat industri hijau wajib menerapkan industri hijau sesuai SIH.

Audit survailen dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.  Audit survailen dilakukan oleh LSIH untuk melihat penerapan SIH dan penggunaan logo industri hijau.

3.  Kewajiban Klien

· Klien yang telah memperoleh sertifikat industri hijau wajib menerapkan industri hijau sesuai dengan aturan SIH.

· Tidak menyalahgunakan logo industri hijaunya dan tidak membuat pernyataan yang menyesatkan atau tidak sah berkaitan dengan sertifikasi industri hijau (baik dalam produk/kemasan produk maupun media komunikasi seperti dokumen, brosur atau iklan).

4. Tarif

Tarif Layanan Sertifikasi Industri Hijau Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik, mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Perindustrian. PP tersebut dapat didownload melalui link: https://s.id/PP54_2021

5. Pelanggaran dan Sanksi

Kategori dalam pelanggaran sebagai berikut :

· Apabila industri yang telah memperoleh sertifikat industri hijau tidak menerapkan industri hijau sesuai SIH.

· Membubuhkan logo industri hijau yang diacu tetapi tidak sesuai dengan persyaratan atau standar lainnya yang diacu.

Sanksi :

Apabila klien telah terbukti melakukan pelanggaran dengan tidak memenuhi kewajiban klien akan dikenakan sanksi berupa pencabutan sertifikat