Standar Nasional Indonesia (disingkat SNI) adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh Komite Teknis  dan ditetapkan oleh BSN.  Agar SNI memperoleh keberterimaan yang luas antara para stakeholder, maka SNI dirumuskan dengan memenuhi WTO Code of good practice, yaitu:

· Openness (keterbukaan)

· Transparency (transparansi)

· Consensus and impartiality (konsensus dan tidak memihak)

· Effectiveness and relevance (efektif dan relevan)

· Coherence (koheren)

· Development dimension (berdimensi pembangunan)

Penerapan SNI (UU No. 20 tahun 2014 pasal 20) :

1. Penerapan SNI dilakukan dengan cara menerapkan persyaratan SNI terhadap Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal.

2. Penerapan SNI dilaksanakan secara sukarela atau diberlakukan secara wajib.

3. Penerapan SNI dibuktikan melalui pemilikan sertifikat dan/atau pembubuhan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian

Penerapan SNI pada dasarnya bersifat sukarela namun dalam hal berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan, atau pelestarian fungsi lingkungan hidup, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian berwenang menetapkan pemberlakuan SNI secara wajib dengan Peraturan Menteri atau Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah Non kementerian.

Pemberlakuan SNI wajib perlu didukung peran pemerintah dalam hal pengawasan pasar.

Tugas pokok dan fungsi seksi Standardisasi Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBBKB) adalah melakukan perencanaan, pengkajian, penelitian, pengembangan, perancangan,  penerapan, dan revisi standar di bidang industri kerajinan dan batik.  

BBKB selain menjadi sub komite teknis batik dan produk batik 59-01-S1 juga menjadi komite teknis 97-01 Rumah tangga, Hiburan dan  Olahraga dan komite teknis 39-01 perhiasan.

RSNI Produk batik yang telah di susun oleh BBKB :

RSNI Rumah Tangga Hiburan dan Olah Raga yang telah disusun oleh BBKB :

RSNI Perhiasan yang telah disusun oleh BBKB :